Berita Rakernas LKPP ke - 9

LKPP rutin tiap tahun menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Tahun ini  Rakernas dilaksanakan dari tanggal 20 s/d 21 Nopember 2013, dengan mengusung tema “GALANG PERCEPATAN MODERNISASI PENGADAAN PEMERINTAH MELALUI PENGUATAN LPSE DAN PROFESIONALISME ULP”.

Rakernas ke sembilan tahun ini pembukaannya berlangsung di Balai Sudirman, Jakarta. Wakil Presiden (Wapres) Boediono secara resmi membuka acara tersebut. Rakernas ini diikuti oleh 600 Layanan Pengadaan Secara Elekteronik (LPSE) dan 230 Unit Layanan Pengadaan (ULP) seluruh Indonesia dengan total peserta sebanyak 2500 orang, termasuk LPSE dan ULP Denpasar, yang didampingi oleh Bapak Wakil Walikota Denpasar. Acara ini bertujuan mendorong pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD yang di harapkan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

Kepala LKPP Agus Rahardjo memberikan materi tentang  pengalaman implementasi e-procurement dari perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L), gubernur, bupati, wali kota yang telah berhasil membuat terobosan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. "Intinya mengutamakan penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan berlaku adil bagi semua pihak”. Apabila anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan nasional maka laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat," kata Kepala LKPP, Agus Raharjo.

Wakil Pressiden, Boediono menjelasakan, Procurement ini salah satu sarana yang memberikan potensi yang signifikan dalam reformasi birokrasi. “Bila kita ingin menata tata kelola kita dari pusat sampai ke daerah, e-Procurement ini sangat bisa memberikan manfaat langsung agar anggaran bisa digunakan untuk tujuan yang lebih produktif.   Dengan kata lain e-procurement merupakan kunci keberhasilan birokrasi," terang Boediono. Perkembangan pesat sistem e-Procurement merupakan momentum penting dalam rangka mewujudkan reformasi pengadaan yang merupakan kunci utama reformasi birokrasi. Oleh sebab itu, profesionalisme sumber daya manusia yang berkecimpung di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah harus terus ditingkatkan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan berlaku adil bagi semua pihak.

Pada hari pertama ini peserta mengikuti acara pembukaan rapat kerja yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Wapres Boediono, paparan dan diskusi terkait modernisasi pengadaan untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan akuntabilitasnya bersama.

Kepala UKP4 dan jajaran eselon 1 LKPP. Sejumlah narasumber berbagi pengalaman implementasi e-Procurement. Dua diantaranya adalah Gubernur Jawa Barat dan Walikota Surabaya. Hari pertama ditutup dengan peluncuran Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4 serta penganugerahan e-Procurement Award (stn).